Breaking News
Home / Figur / Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Tandatangani Tuntutan Aksi GMNI Jambi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Tandatangani Tuntutan Aksi GMNI Jambi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Jambiday.co, JAMBI- Sekitar pukul 10.00 WIB, puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi lakukan aksi tolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja di Depan Kantor DPRD Provinsi Jambi.

Massa melakukan aksi dengan kondusif ini berhasil menyampaikan pendapat dan naskah kajian GMNI disambut serta ditandangani Oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Gerindra,  Rocky Candra.

Dalam rilis,  Ketua DPC GMNI Jambi Eldaniel mengatakan sikap penolakan ini telah melalui proses pengkajian internal dan didukung oleh instruksi aksi serentak DPP GMNI kepada cabang se-Indonesia.

” Adapun yang menjadi latar belakang, aturan tersebut terkesan eksploitatif terhadap barisan rakyat. Omnibus law sebagai pembentukan undang-undang baru, terkhusus dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja dirancang untuk memberikan kemudahan bagi investor agar semakin tertarik ke Indonesia mengebiri kesempatan bekerja rakyat kecil, ” jelas Eldaniel.

Sekedar informasi,   beberapa hari lalu DPR RI  secara resmi mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Dalam orasi nya, Sekretaris GMNI Jambi Reinhadt P Antonio menambahkan beberapa pasal terkesan kontradiktif bagi kepentingan rakyat.

” Situasi sekarang banyak masyarakat yang pontang-panting bertahan hidup, banyak petani yang bersusah payah mencangkul, ini DPR setiap hari kena ruangan AC kok masih menciptakan pasal-pasal yang kontradiktif bagi rakyat ini pukulan, ” jelas, Reinhadt P Antonio.

Atas hal itu GMNI Jambi menyampaikan sikap sebagai berikut ;

1. Muatan pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja sangat bernuansa eksploitatif di seluruh
sektor ekonomi. Terutama sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan
dan kelautan serta ketenagakerjaan. Seolah-olah ada ambisi besar memperoleh puja-puji
asing dengan predikat negara maju yang sesungguhnya tidak menyasar pada kenyataan
sosial di akar rumput. Melambungnya nama Indonesia di kancah Internasional ibarat
jebakan asing demi melenakan bangsa ini agar mudah terhanyut dalam pusaran
ketergantungan yang kian dalam terhadap skema ekonomi kapitalistik dan fundamentalisme
pasar. Hal ini pun jauh panggang dari api bila dikaitkan dengan spirit Ekonomi Pancasila
yang seharusnya menjadi pegangan pemerintah dalam membingkai kebijakan dan
perancangan undang-undang baru. Salah satu poin Trisakti Pancasila adalah berdiri di atas
kaki sendiri (berdikari) dalam bidang ekonomi.

2. Ruang impor komoditas dan produk tani dibuka lebar-lebar. Kami menyayangkan
usulan revisi pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa Pemerintah “TAK LAGI berkewajiban”
mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan
Nasional. Kami benar-benar menyayangkan saat mengetahui revisi pasal ini didasarkan
pada usulan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang jelas-jelas membawa agenda pasar
bebas dan mengabaikan perlindungan petani.

3. Di sektor perkebunan, modal asing diberikan ruang lebar-lebar untuk masuk, dengan
alasan lebih bermanfaat. Hal ini tertulis jelas dalam usulan revisi pasal 95 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimana besaran penanaman modal
asing (ayat 3), batasan penanaman modal asing berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan,
skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu (ayat 4) DIHAPUSKAN. Kami sangat menyayangkan salah satu alasan pasal ini diusulkan karena perkebunan rakyat dianggap
kurang bermanfaat oleh pemerintah.

4. Ruang impor komoditas dan produk perikanan dan pergaraman dibuka lebar-lebar.
Seperti tertulis dalam usulan revisi pasal 37, pasal 38 dan pasal 74 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan
Petambak Garam dimana frasa pelarangan dan sanksi administratif bagi orang yang
melakukan impor DIHAPUSKAN. Kami menyayangkan alasan pemerintah bahwa revisi
ini diperlukan mempermudah ketersediaan bahan baku impor yang ditetapkan sektor
industri. Padahal sebagai negara maritim, seharusnya Indonesia bisa mencapai swasembada
komoditas dan produk-produk perikanan dan produk-produk lain yang “dihasilkan oleh
laut”.

5. Eksistensi hutan lindung terancam. Sebagaimana diketahui, pengusahaan pertambangan dan energi (terutama batubara, panas bumi dan hidro) seringkali berbenturan dengan eksistensi hutan lindung. Dalam usulan revisi pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan
lindung dan hutan produksi dengan pemberian perizinan berusaha dari Pemerintah. Frasa
ini membuat izin pemanfaatan hutan lindung menjadi lebih fleksibel, tak lagi terbatas
seperti dalam pasal sebelumnya. Kami khawatir usulan pasal ini berpotensi disalahgunakan
di kemudian hari, memberikan akses luas kepada pengusahaan pertambangan batubara,
panas bumi dan hidro yang berdampak pada konflik laten agraria antara perusahaan dan
masyarakat (terutama masyarakat adat) yang tinggal di sekitar hutan lindung.

6. Eksploitasi besar-besaran di sektor pertambangan. Salah satu usulan pasal yang kami soroti adalah Pasal 47 Ayat (7) dan Ayat (8) serta Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana perusahaan tambang
batubara dan mineral yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian
(smelter) mendapat perizinan yang tak terbatas atau bisa diperpanjang seumur tambang,
dengan kata lain bisa sampai kandungan yang ditambang tersebut habis. Kami sangat
menyayangkan hal ini karena lagi-lagi tak sesuai dengan prinsip Ekonomi Pancasila:
berkelanjutan.

7. Metode Omnibus Law bertentangan dengan metode pembentukan suatu undangundang di Indonesia. Dalam RUU Cipta Kerja berlaku tiga hal yaitu pengubahan,
Penghapusan dan penambahan muatan-muatan beberapa undang-undang. Ketiga hal
tersebut masuk dalam metode perubahan suatu undang-undang. Menurut penjelasan UU
No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, suatu
undang-undang yang dibentuk untuk mengubah muatan undang-undang lain -secara
konvensi kenegaraan: undang- undang dengan tema yang sama dan judul undang-undang Itu tetap sama- haruslah menambahkan kata “perubahan” sementara RUU Cipta Kerja
menggunakan judul “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun
…. Tentang Cipta Kerja”
-seolah-olah undang-undang baru- dengan demikian hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan pembentukan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

8. DPC GMNI Jambi dengan tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Karya.

Pantauan jambiday.co, aksi berlangsung kondusif  namun tetap dipantau dan diawasi oleh aparat kepolisian. (oyi)

About Poppy Bustami

Check Also

Breaking News: Komisioner KPU Kota Jambi Mendadak Mundur Dari Jabatan

Jambiday.co, JAMBI – Komisioner KPU Kota Jambi, Aditya Diar mendadak mundur dari jabatannya jelang 43 …