Breaking News
Home / Daerah / Kota Jambi / Pajak Komersil Belum Jelas , BPPRD Kota Jambi Surati MAXIM

Pajak Komersil Belum Jelas , BPPRD Kota Jambi Surati MAXIM

Jambiday.co,JAMBI – Belakangan ini Transportasi online tengah digegerkan oleh kemunculan Maxim. Pasalnya, mereka menerapkan tarif di bawah ketentuan yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan sebagai regulator.

Maxim yang sudah ada sejak 2003 namun dulu hanya sebuah layanan aplikasi taksi di kota Chardinsk yang terletak di Pegunungan Ural, Rusia.

Di Indonesia sendiri, Maxim membuka cabang pada 2018 lalu. Perusahaannya semakin melebarkan sayap dengan tidak hanya menjadi perusahaan transportasi online yang fokus ke taksi, melainkan juga jenis layanan angkutan lain seperti ojek atau mobil pada umumnya.

Salah satu driver transportasi online yang namanya enggan disebutkan menyatakan aturan main di Maxim, mereka harus bayar untuk pasang stiker, padahal isi dari stiker tersebut merupakan bentuk promosi komersil.

“Harusnya pihak Maxim yg pasang, bukan driver keluarkan biaya tuk pemasangan. Untuk pasang stiker kaca belakang mobil harus merogoh kocek sebesar Rp 170 ribu sedangkan untuk pemasangan striker seluruh body capai Rp 300 ribu lebih. Yang dipersoalkan dan yang dipertanyakan apa dasar mereka pasang stiker apabila ada aturan di bidang perpajakan, sedangkan kami hanya driver yang menjadi korban. Maxim memanfaatkan masyarakat Jambi tuk berpromosi. Karena masyarakat Jambi butuh pekerjaan,”jelasnya.

Sementara itu terkait pajak promosi komersil, dikonfirmasi Kepala BPPRD Kota Jambi M Subhi, perihal pajak promosi yang dilakukan pihak MAXIM mengatakan ,pajak komersil harus ada untuk merek produk. Pihaknya juga telah menyurati pihak MAXIM.

“Pajak komersil harus dan denda bagi merek produk tersebut itu harus ada. Terkait ini kita sudah menyurati pihak MAXIM, dan kita minta mereka kooperatif memenuhi kewajibannya” pungkas Subhi. (ewi)

About andri tj

Check Also

Usai Kepung Dua Polisi, Demonstran Juga Bakar Satu Unit Motor Aparat

Jambiday.co,JAMBI – Aksi demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Provinsi Jambi berlangsung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *