Breaking News
Home / Parlemen / Evaluasi Kinerja OPD, Fachrori: Serapan Harus Berdampak Sejahtera Pada Masyarakat

Evaluasi Kinerja OPD, Fachrori: Serapan Harus Berdampak Sejahtera Pada Masyarakat

Jambiday.co,JAMBI- Gubernur Jambi, Dr Fachrori Umar, didampingi Plh Sekda Sudirman laksanakan Rapat Evaluasi Kegiatan APBD Provinsi Jambi Triwulan IV TA 2019 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Jumat (3/1).

Rapat yang dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi sengaja dilaksanakan di awal tahun. Guna menilai serta mengevaluasi hasil serapan pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD.

“Langkah antisipasi pada tahun 2020 agar tidak terulang kembali. Dan bukan hanya serapan saja namun harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Fachrori.

Diingatkan oleh orang nomor satu di Pemprov Jambi ini, mengingatkan dalam Triwulan III adanya rencana aksi percepatan pelaksanaan anggaran agar berjalan maksimal. Di mana percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 namun berdasarkan data realisasi Yang dilaporkan melalui LPPK per 3 Januari 2020 rata-rata realisasi keuangan pada belanja langsung hanya mencapai 82,78 persen. Dengan realisasi fisik sebesar 89,66 persen. Walaupun berdasarkan Simda realisasi anggaran pada belanja langsung per tanggal 31 Desember 2019 yang lalu adalah sebesar 86,22 persen. Dengan realisasi seluruh belanja sebesar 92,24 persen. Selisih ini dimungkinkan akibat masih adanya realisasi yang belum dilaporkan dalam LPPK.

“Tidak optimalnya perangkat daerah yang memiliki anggaran besar untuk ke depan tetap ikuti aturan perundang-undangan. Dan kerja baik dengan cara yang baik dan hasil yang baik pula,” harapnya lagi.

Beberapa OPD yang awal rapat dinyatakan dalam zona atau raport merah mengalami perubahan signifikan. Pada OPD Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakat 63,75 persen ternyata data riil pada angka 87,17 persen.

Dinas Pendidikan data awal 76,48 persen juga mengalami perubahan menjadi 94,09 persen. Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia awalnya 78,29 persen juga terjadi perubahan dengan 99,00 persen fisik dan 90,31 persen keuangan.

Laporan dari masing-masing OPD menjadi data terbaru yang harus berdasarkan bukti pertangungjawaban secara administrasi pelaksanaan APBD TA 2019. (oyi)

About andri tj

Check Also

Tolak UU Omnibus Law, Ratusan Aliansi Mahasiswa Datangi Gedung DPRD Tanjab Barat

Jambiday.co,TANJAB BARAT – Aksi demo Aliansi mahasiswa di gedung DPRD Tanjab Barat menolak omnibus law …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *