Breaking News
Home / Parlemen / Dewan Kota Jambi Gelar Rapat Terkait Pinjaman Pemkot Senilai Rp 400 Miliar

Dewan Kota Jambi Gelar Rapat Terkait Pinjaman Pemkot Senilai Rp 400 Miliar

Jambiday.co, JAMBI – DPRD Kota Jambi menggelar pembahasan kesimpulan Rancangan APBD tahun anggaran 2020, Senin (28/10).
Selain itu, juga dilakukan ekspose terkait rencana pemerintah meminjaman dana untuk pembangunan infrastruktur dengan PT SMI senilai Rp 400 miliar.
Pembahasan kesimpulan tersebut dilakukan setelah adanya pembahasan awal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menjelaskan kerangka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di hadapan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi.
“Kita berharap seluruh pembahasannya tidak terlambat,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi, Senin (28/10)
Fauzi menuturkan, pembahasan KUA-PPAS telah dipaparkan TAPD, begitu juga di tingkat komisi bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kemudian hasil pembahasan akan kembali dimatangkan di tingkat Banggar bersama TAPD, selanjutnya, DPRD bersama TAPD akan menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) beragendakan penelitian akhir beserta persetujuan KUA-PPAS APBD 2020 bersama fraksi-fraksi. Kemungkinan gambarannya baru bisa diketahui per tanggal 3 November,” katanya.
Kata dia, jika pemerintah daerah jadi meminjam dana pembangunan tersebut, maka postur ABPD tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp2,2 triliun dengan skema defisit sebesar Rp467 miliar.
“Tapi kalau pinjaman masuk maka akan tertutupi, kalau tanpa pinjaman maka perkiraan defisit sebesar Rp67 miliar. Tapi itu juga akan tertutupi diakhir tahun dengan prediksi masih ada SILPA,” katanya.
Fauzi mengatakan bahwa selama ini ada beberapa OPD yang serapan anggarannya kurang maksimal. Seperti tahun lalu DPRD Kota Jambi merencanakan SILPA sebesar Rp55 miliar, ternyata setelah diperiksa BPK bertambah menjadi Rp172 miliar.
“Kalau banyak SILPA tentu surplus, tapi ini juga menjadi penilaian pusat. Kenapa bisa ada SILPA besar, apakah perencanaannya tidak beres,” katanya.
Namun kata Fauzi, selama ini SILPA tersebut dikarenakan ada OPD tertentu yang terjadi memiliki kelebihan tender. “Biasanya ada kontraktor yang menawar rendah, dan menang tender, itu menjadi SILPA,” katanya. (oyi)

About andri tj

Check Also

Terima Massa Mahasiswa PMII, Dewan Tanjab Barat Setuju Tolak Omnibus Law

Jambiday.co,TANJAB BARAT – Puluhan massa Mahasiswa PMII Tanjab Barat menggelar aksi demo di halaman gedung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *