Breaking News
Home / Jambi Kini / Update / Lahan Gambut Paling Banyak Terbakar, Dewan Provinsi panggil BRG & NGO Terkait

Lahan Gambut Paling Banyak Terbakar, Dewan Provinsi panggil BRG & NGO Terkait

Jambiday.co, JAMBI – Masalah asap akibat  kebakaran lahan baik hutan maupun lahan gambut terus saja terjadi di Provinsi Jambi.  Bahkan masalah ini terus terjadi setiap tahunnya secara rutin.  Menurut Anggota DPRD Provinsi Jambi,  Daerah Pilihan Tanjab  Barat dan Tanjab Timur,  H M Juber,  asap merupakan masalah klise bagi Provinsi Jambi. Dan di Tanjab Timur, penyumbang asap terbesar berasal dari lahan gambut.

“Masalah ini kan terjadi terus menerus,  setiap tahun.  Jadi sudah klise,  belum ada tindakan yang tegas. Padahal kita sudah ada Perda,  tapi tidak menimbulkan efek jera sama sekali, beberapa NGO juga sudah ada di sana, ” jelas M Juber,  di RS Siloam,  Jumat (12/9).

Oleh karena itu,  kata dewan dua periode ini,  pemerintah mulai dari level bawah yaitu desa hingga ke tingkat tinggi yakni gubernur,  harus segera mengambil tindakan strategis.  Jangan dibatasi retorika ataupun birokrasi yang memperlambat aksi.

“Jangan ada birokrasi lagilah,  ayo segera aksi.  Saya yakin aparat seperti polisi dan TNI sudah sinergi.  Pemerintah mulai dari kabupaten sampai ke provinsi ayo bergerak.  Lihat di mana masalahnya,  apakah masyarakat kita yang kurang memiliki kesadaran situasi atau korporasi alias perusahaan yang memang kurang peduli, ” tegas mantan Wakil Bupati Tanjab Timur ini.

Di tempat yang sama,  Edi Purwanto,  Ketua DPRD Provinsi Jambi,  mengaku akan memanggil Badan Restorasi Gambut (BRG)  dan beberapa Non Goverment Organization (NGO)  untuk dimintai keterangan. Diketahui, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi intens terjadi terutama sejak memasuki musim kemarau tahun 2019. Menurut catatan Komunitas Konservasi Indoensia (KKI) Warsi sejak Januari hingga 31 Agustus 2019, luas kawasan yang terbakar mencapai 18. 584 hektar.

“Senin depan, insya Allah kita akan lakukan pemanggilan.  Kepada BRG dan beberapa NGO,  seperti Walhi dan Warsi.  Mungkin beberapa NGO lainnya lagi,  kita mau dengar bagaimana menurut sudut pandang mereka terkait masalah asap ini.  Program kerja mereka apa saja menanggulangi masalah asap, terutama soal lahan gambut yang terbakar,” terang politikus PDI Perjuangan.

Dan jika usai duduk bersama,  terang  Edi,  terdapat data yang bisa dipertanggung jawabkan barulah diambil langkah strategis lainnya. Misalnya,  ujarnya,  masalah yang ada saat ini akibat kelalaian korporasi,  maka legislatif akan memberikan rekomendasi cabut izin kepada gubernur.

“Sesuai Perda nomor 2 tahun 2016, sudah mengikat jelas sanksi apa saja yang diterima oleh pelaku.  Baik itu karena kelalaian ataupun sengaja.  Karena tangan masyarakat yang tidak mengerti aturan ataupun perusahaan, ” tegas Edi.

Sementara itu,  Dinamisator BRG Jambi,  Diki saat dihubungi mengaku belum mendapat undangan untuk hadir di DPRD Provinsi Jambi.

“Mungkin undangan langsung ke pusat,  kami menunggu saja.  Jika memang diminta datang nanti, ” jelas Diki via panggilan seluler,  Jumat (12/9).

Untuk program BRG sendiri,  terang Diki hanya sebatas pencegahan saja.  Tidak ada aksi terkait bantuan jika terjadi kasus kebakaran lahan gambut. Tindakan preventif yang mereka lakukan, kata dia,  sosialiasi yang dilakukan pada Maret 2019 lalu.  Dan juga pembentukan desa peduli gambut.

“Pembentukan desa peduli gambut meliputi kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang desa dan kawasan perdesaan. Identifikasi dan resolusi konflik dan kerja sama antar desa. Peemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran gambut,” jelas Diki.  (oyi)

About andri tj

Check Also

Kukuhkan Tim Kartini Di Tebing Tinggi, Umi Dhilah Anwar Sadat Mari Wujudkan Kemenangan

Jambiday.co, TANJAB BARAT – Pengukuhan Tim Kartini AnsHar Se- Kecamatan Tebing Tinggi Senin (19/10)  di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *