Breaking News
Home / Jambi Kini / Modus Pungli Marak di Sekolah, Ombudsman Warning Sekolah

Modus Pungli Marak di Sekolah, Ombudsman Warning Sekolah

Jambiday.co,JAMBI- Maraknya praktik pungutan liar (Pungli) di sejumlah sekolah mulai diadukan orang tua murid ke Ombudsman Perwakilan Jambi. Lembaga Negara Pelayanan Publik itu bersiap mengusut.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Dr Jafar Ahmad SAg Msi, mengatakan sepekan ini Ombudsman telah menerima sejumlah aduan praktik pungli di sekolah. Semua pengadu adalah wali murid. Ada yang melapor lewat lisan, ada pula yang datang langsung membuat lapaoran resmi.

“Mereka datang membawa bukti lengkap,”kata Dr Jafar, sapaan akrabnya.

Atas aduan itu, kata dia, Ombudsman telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Dalam beberapa hari ini, menurut Dr Jafar, tim akan turun mengusut laporan tersebut. Tapi, Dr Jafar merahasiakan nama sekolah yang dilaporkan itu.

Menurutnya, Ombudsman akan membukanya ke publik ketika kasus ini sudah tuntas.

“Namun, nanti kita lihat lagi. Untuk kepentingan publik, bisa saja kita buka. Agar menjadi pelajaran bagi yang lain, supaya mereka tidak ikutan melakukan praktik yang sama. Tunggu saja, kalau ada info, segera kami kabari” lanjut Jafar.

Secara resmi, tambah pria ramah ini, baru satu sekolah yang mereja terima laporannya secara lengkap. Tim akan fokus dulu ke satu sekolah ini. Tapi, secara lisan, sudah banyak juga yang melapor ke kita.

” Ini barangkali seperti fenomena ‘gunung es’. Sedikit tampak di permukaan, padahal sejatinya besar,”jelasnya.

Ia mengingatkan para kepala sekolah bersegera mengenyahkan praktik Pungli di sekolah. Selain karena sangat memberatkan orang tua murid utamanya warga tak mampu. Pungli jelas merupakan praktik koruptif yang bisa di pidana.

Menurut doktor jebolan Universitas Indonesia itu, tak ada satupun aturan yang membolehkan pungutan di sekolah. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menegaskan hal itu.

Begini penjelasannya.
Setiap pungutan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Kendati demikian, sekolah boleh menerima sumbangan dari wali murid, tapi hanya melalui komite sekolah. Nah, sumbangan di dalam Permendikbud itu hanya boleh dilakukan jika memenuhi beberapa syarat.

Antara lain jika dilakukan tanpa adanya paksaan atau sukarela. Selanjutnya tidak boleh ditentukan jumlahnya dan tidak boleh menentukan batas waktu. Itulah yang disebut dengan sumbangan, bukan iuran.

“Inilah yang mesti dipahami,
kalaulah ada sekolah masih menarik pungutan, saya pastikan perbuatan itu salah.
Regulasinya sudah jelas kok, bentuk pungutan seperti apapun sudah tidak boleh. Kalau alasannya berdasarkan kesepakatan, itu cara berpikir yang salah,” ujarnya lagi.

Karena itu, ia berharap para Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat agar mempelajari regulasi tentang pungutan. Juga melakukan pembinaan kepada kepala sekolah. Terlebih lagi saat ini pemberantasan Pungli sedang giat-giatnya. Diperlukan pendampingan dan bimbingan ke kepala sekolah terkait larangan pungutan ini.

Pungutan yang tanpa dasar hukum, tanpa kewenangan oleh pemungut, itu pasti masuk ke ranah pungli. Regulasi jelas-jelas melarang pendidik dan tenaga pendidikan, baik perseorangan maupun kolektif melakukan pungutan kepada peserta didik.

“Karena itu, kami meminta sekolah-sekolah yang sudah terlanjur memungut (lewat komite: red), untuk segera mengembalikan uang kepada siswa. Dan tidak menarik pungutan apapun lagi dari orangtua. Karena itu merupakan tindakan pidana,” pungkasnya. (oyi)

Hotline: (0741) 24590 – Sesuai jam kerja
Bagian Penerima dan Verifikasi Laporan:

  1. Ruri : 0813-6888-9542
  2. Beny : 0812-1309-9451

About JAMBIDAY.CO

Check Also

Quhas School Sukses Adakan Lomba Online Se-Indonesia, Ustad Hasbullah: Santri Kuat, Indonesia Berdaulat

Jambiday.co, JAMBI-Video competition Hari Santri 2020 yang diikuti oleh sekolah tingkat RA/ TK & SD/MI …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *