Breaking News
Home / Parlemen / DPRD Kota Jambi Gelar Paripurna Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi tentang RPJMD 2018-2023

DPRD Kota Jambi Gelar Paripurna Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi tentang RPJMD 2018-2023

Jambiday.co, JAMBI- DPRD kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna Jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi tentang RPJMD 2018-2023, di DPRD Kota Jambi Kamis (25/4). Rapat paripurna tersebut di pimpinan langsung oleh wakil ketua DPRD kota Jambi M Fauzi, dihadiri oleh 23 anggota DPRD, dan Wakil Walikota Jambi Maulana.

Wakil Walikota Jambi Maulana menjawab satu persatu tanggapan dari 8 fraksi DPRD kota Jambi. Misalnya mengenai jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait standarisasi pelayanan prima.

Menurutnya Pelayanan Prima merupakan bagian dari visi yang ingin diwujudkan. Pelayanan prima merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah, terutama bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.

“Intinya pelayanan harus sesuai standart Operasional Prosedur (SOP) dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),” katanya.

Selain itu, Maulana juga menanggapi fraksi partai Golkar Mengenai antisipasi kelangkaan gas 3 kg untuk 5 tahun kedepan, maka telah disusun langkah-langkah strategis yaitu membentuk tim monitoring, pengendalian dan pengawasan distribusi gas 3 kilogram bersubsidi. Menurutnya pemkot sudah melakukan pendataan dan pemberian kartu pelanggan dan melakukan penertiban pangkalan dengan melibatkan pihak pihak terkait Terkait upaya mengoptimalkan target PAD.

“Kita juga sedang membuat kartu kendali, agar penyebaran gas LPG 3 kilogram bisa tepat sasaran dan saat ini sedang proses pembuatan,” jelasnya.

Maulana juga menjawab dari fraksi PPP Terkait upaya pencapaian target indikator sasaran mengenai banjir genangan, pemkot juga sudah menyusun langkah-langkah kongkrit. Diantaranya Meningkatkan koordinasi dan juga sinergitas dalam penanganan banjir sesuai dengan kewenangan, misalnya untuk penanganan dihilir menuju outlet sungai Batanghari dilaksanakan oleh BWSS VI, untuk bagian tengah dan hulu sistem jaringan sungai atau drainase serta parit ditangani oleh Pemerintah Kota bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.

“Kami juga Melaksanakan Pembangunan dan pemeliharaan drainase, kolam retensi termasuk melakukan normalisasi dan naturalisasi aliran sungai,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Jambi MA Fauzi mengatakan setelah jawaban eksekutif atas pandangan fraksi ini, pihak DPRD akan membentuk pansus guna membahas RPJMD 2018-2023.

“Kami akam gelar paripurna internal dan mengesahkan anggota Pansus untuk membahas ini hingga disahkan menjadi Perda,” pungkasnya. (oyi)

About andri tj

Check Also

Terima Massa Mahasiswa PMII, Dewan Tanjab Barat Setuju Tolak Omnibus Law

Jambiday.co,TANJAB BARAT – Puluhan massa Mahasiswa PMII Tanjab Barat menggelar aksi demo di halaman gedung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *